1. | RUU tentang Administrasi Pemerintahan | DPR/PEMERINTAH |
2. | RUU tentang Akuntan Publik | DPR/PEMERINTAH |
3. | RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi | DPR/PEMERINTAH |
4. | RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah | DPR/PEMERINTAH |
5. | RUU tentang Bantuan Hukum | DPR/PEMERINTAH |
6. | RUU tentang Bela Negara | DPR/PEMERINTAH |
7. | RUU tentang Desa | DPR/PEMERINTAH |
8. | RUU tentang Etika Penyelenggara Negara | DPR/PEMERINTAH |
9. | RUU tentang Gerakan Pramuka | DPR/PEMERINTAH |
10. | RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah | DPR/PEMERINTAH |
11. | RUU tentang Hukum Disiplin Militer | DPR/PEMERINTAH |
12. | RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan | DPR/PEMERINTAH |
13. | RUU tentang Informasi Geospasial | DPR/PEMERINTAH |
14. | RUU tentang Intelijen | DPR/PEMERINTAH |
15. | RUU tentang Jaminan Pemegang Polis | DPR/PEMERINTAH |
16. | RUU tentang Jaminan Produk Halal | DPR/PEMERINTAH |
17. | RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan | DPR/PEMERINTAH |
18. | RUU tentang Karantina Kesehatan | DPR/PEMERINTAH |
19. | RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional | DPR/PEMERINTAH |
20. | RUU tentang Keantariksaan | DPR/PEMERINTAH |
21. | RUU tentang Kebudayaan | DPR/PEMERINTAH |
22. | RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | DPR/PEMERINTAH |
23. | RUU tentang Kelautan | DPR/PEMERINTAH |
24. | RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro | DPR/PEMERINTAH |
25. | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana | DPR/PEMERINTAH |
26. | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | DPR/PEMERINTAH |
27. | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer | DPR/PEMERINTAH |
28. | RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara | DPR/PEMERINTAH |
29. | RUU tentang Konvergensi Telematika | DPR/PEMERINTAH |
30. | RUU tentang Lambang Palang Merah | DPR/PEMERINTAH |
31. | RUU tentang Lelang | DPR/PEMERINTAH |
32. | RUU tentang Lembaga Pembiayaan | DPR/PEMERINTAH |
33. | RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan | DPR/PEMERINTAH |
34. | RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik | DPR/PEMERINTAH |
35. | RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | DPR/PEMERINTAH |
36. | RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah | DPR/PEMERINTAH |
37. | RUU tentang Pencarian dan Pertolongan | DPR/PEMERINTAH |
38. | RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar | DPR/PEMERINTAH |
39. | RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa | DPR/PEMERINTAH |
40. | RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara | DPR/PEMERINTAH |
41. | RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji | DPR/PEMERINTAH |
42. | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam | DPR/PEMERINTAH |
43. | RUU tentang Penilaian | DPR/PEMERINTAH |
44. | RUU tentang Perampasan Aset | DPR/PEMERINTAH |
45. | RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia | DPR/PEMERINTAH |
46. | RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | DPR/PEMERINTAH |
47. | RUU tentang Perdagangan | DPR/PEMERINTAH |
48. | RUU tentang Pergadaian | DPR/PEMERINTAH |
49. | RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga | DPR/PEMERINTAH |
50. | RUU tentang Pertanahan | DPR/PEMERINTAH |
51. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi | DPR/PEMERINTAH |
52. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | DPR/PEMERINTAH |
53. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DPR/PEMERINTAH |
54. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun | DPR/PEMERINTAH |
55. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak | DPR/PEMERINTAH |
56. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme | DPR/PEMERINTAH |
57. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun | DPR/PEMERINTAH |
58. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | DPR/PEMERINTAH |
59. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi | DPR/PEMERINTAH |
60. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara | DPR/PEMERINTAH |
61. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal | DPR/PEMERINTAH |
62. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian | DPR/PEMERINTAH |
63. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | DPR/PEMERINTAH |
64. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | DPR/PEMERINTAH |
65. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak | DPR/PEMERINTAH |
66. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | DPR/PEMERINTAH |
67. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian | DPR/PEMERINTAH |
68. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi | DPR/PEMERINTAH |
69. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi | DPR/PEMERINTAH |
70. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum | DPR/PEMERINTAH |
71. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya | DPR/PEMERINTAH |
72. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan | DPR/PEMERINTAH |
73. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi | DPR/PEMERINTAH |
74. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia | DPR/PEMERINTAH |
75. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi | DPR/PEMERINTAH |
76. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DPR/PEMERINTAH |
77. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | DPR/PEMERINTAH |
78. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan | DPR/PEMERINTAH |
79. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | DPR/PEMERINTAH |
80. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer | DPR/PEMERINTAH |
81. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran | DPR/PEMERINTAH |
82. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | DPR/PEMERINTAH |
83. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah | DPR/PEMERINTAH |
84. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia | DPR/PEMERINTAH |
85. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat | DPR/PEMERINTAH |
86. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri | DPR/PEMERINTAH |
87. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman | DPR/PEMERINTAH |
88. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | DPR/PEMERINTAH |
89. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | DPR/PEMERINTAH |
90. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | DPR/PEMERINTAH |
91. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian | DPR/PEMERINTAH |
92. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya | DPR/PEMERINTAH |
93. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan | DPR/PEMERINTAH |
94. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal | DPR/PEMERINTAH |
95. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang | DPR/PEMERINTAH |
96. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian | DPR/PEMERINTAH |
97. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | DPR/PEMERINTAH |
98. | RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan | DPR/PEMERINTAH |
99. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika | DPR/PEMERINTAH |
100. | RUU tentang Rahasia Negara | DPR/PEMERINTAH |
101. | RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak | DPR/PEMERINTAH |
102. | RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional | DPR/PEMERINTAH |
103. | RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | DPR/PEMERINTAH |
104. | RUU tentang Tenaga Kesehatan | DPR/PEMERINTAH |
105. | RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang | DPR/PEMERINTAH |
106. | RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi | DPR/PEMERINTAH |
107. | RUU tentang Transfer Dana | DPR/PEMERINTAH |
108. | RUU tentang Kesetaraan Jender | DPR/PEMERINTAH |
109. | RUU tentang Arsitek | DPR |
110. | RUU tentang Asuransi Syari'ah | DPR |
111. | RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional | DPR |
112. | RUU tentang Daerah Perbatasan | DPR |
113. | RUU tentang Geologi | DPR |
114. | RUU tentang Hak-Hak atas Tanah | DPR |
115. | RUU tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara) | DPR |
116. | RUU tentang Hortikultura | DPR |
117. | RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Negara | DPR |
118. | RUU tentang Jasa Konsultansi | DPR |
119. | RUU tentang Keanekaragaman Hayati | DPR |
120. | RUU tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DPR |
121. | RUU tentang Kepemilikan Properti | DPR |
122. | RUU tentang Keperawatan | DPR |
123. | RUU tentang Kerukunan Umat Beragama | DPR |
124. | RUU tentang Kesehatan Jiwa | DPR |
125. | RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan | DPR |
126. | RUU tentang Konservasi Tanah dan Air | DPR |
127. | RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa | DPR |
128. | RUU tentang Lembaga Swadaya Masyarakat | DPR |
129. | RUU tentang Mata Uang | DPR |
130. | RUU tentang Modal Ventura | DPR |
131. | RUU tentang Otonomi Khusus Bali | DPR |
132. | RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat | DPR |
133. | RUU tentang Penanganan Fakir Miskin | DPR |
134. | RUU tentang Penanganan Konflik Sosial | DPR |
135. | RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DPR |
136. | RUU tentang Pendidikan Kedokteran | DPR |
137. | RUU tentang Pengadilan Keagrariaan | DPR |
138. | RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat | DPR |
139. | RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan | DPR |
140. | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia | DPR |
141. | RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan | DPR |
142. | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional | DPR |
143. | RUU tentang Pengelolaan Sanitasi | DPR |
144. | RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) | DPR |
145. | RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan | DPR |
146. | RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan | DPR |
147. | RUU tentang Penggunaan Frekwensi | DPR |
148. | RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak | DPR |
149. | RUU tentang Perekonomian Nasional | DPR |
150. | RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara | DPR |
151. | RUU tentang Perjanjian Kredit | DPR |
152. | RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan | DPR |
153. | RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan | DPR |
154. | RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani | DPR |
155. | RUU tentang Perlindungan Pasien | DPR |
156. | RUU tentang Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia | DPR |
157. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | DPR |
158. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia | DPR |
159. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan | DPR |
160. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | DPR |
161. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | DPR |
162. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia | DPR |
163. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | PEMERINTAH |
164. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji | DPR |
165. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | DPR |
166. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan | DPR |
167. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | DPR |
168. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | DPR |
169. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan | DPR |
170. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | DPR |
171. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | DPR |
172. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | DPR |
173. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh | PEMERINTAH |
174. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial | DPR |
175. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar | DPR |
176. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional | DPR |
177. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | DPR |
178. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | DPR |
179. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal | DPR |
180. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | DPR |
181. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | DPR |
182. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | DPR |
183. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja | DPR |
184. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi | DPR |
185. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris | DPR |
186. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan | DPR |
187. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | DPR |
188. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah | DPR |
189. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | DPR |
190. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | DPR |
191. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara | DPR |
192. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian | DPR |
193. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan | DPR |
194. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air | DPR |
195. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol | DPR |
196. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan | DPR |
197. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | DPR |
198. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan | DPR |
199. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | DPR |
200. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia | DPR |
201. | RUU tentang Praktik Bidan | DPR |
202. | RUU tentang Praktik Kefarmasian | DPR |
203. | RUU tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara | DPR |
204. | RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi | DPR |
205. | RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional | DPR |
206. | RUU tentang Sistem Transportasi Nasional | DPR |
207. | RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | DPR |
208. | RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual | DPR |
209. | RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara | PEMERINTAH |
210. | RUU tentang Badan Layanan Umum | PEMERINTAH |
211. | RUU tentang Bahan Berbahaya | PEMERINTAH |
212. | RUU tentang Bahan Kimia | PEMERINTAH |
213. | RUU tentang Balai Harta Peninggalan | PEMERINTAH |
214. | RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan | PEMERINTAH |
215. | RUU tentang Daktiloskopi | PEMERINTAH |
216. | RUU tentang Hipotik Kapal | PEMERINTAH |
217. | RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata | PEMERINTAH |
218. | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang | PEMERINTAH |
219. | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | PEMERINTAH |
220. | RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara | PEMERINTAH |
221. | RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer | PEMERINTAH |
222. | RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan | PEMERINTAH |
223. | RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme | PEMERINTAH |
224. | RUU tentang Pengaktifan Kembali Purnawirawan Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib dalam Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang | PEMERINTAH |
225. | RUU tentang Pengendalian Lintas Batas Teknologi Antariksa | PEMERINTAH |
226. | RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata | PEMERINTAH |
227. | RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | PEMERINTAH |
228. | RUU tentang Perkumpulan | PEMERINTAH |
229. | RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional | PEMERINTAH |
230. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana | PEMERINTAH |
231. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan | PEMERINTAH |
232. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten | PEMERINTAH |
233. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek | PEMERINTAH |
234. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta | PEMERINTAH |
235. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | PEMERINTAH |
236. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri | PEMERINTAH |
237. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi | PEMERINTAH |
238. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular | PEMERINTAH |
239. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | PEMERINTAH |
240. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat | PEMERINTAH |
241. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | PEMERINTAH |
242. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang | PEMERINTAH |
243. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordinantie 1930, Stb No.225 Tahun 1930) | PEMERINTAH |
244. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan | PEMERINTAH |
245. | RUU tentang Prajurit Wajib | PEMERINTAH |
246. | RUU tentang Publikasi Luar Ruang | PEMERINTAH |
247. | RUU tentang Veteran Republik Indonesia | PEMERINTAH |
No comments:
Post a Comment